Sejumlah massa aksi Alpart saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan
Sejumlah massa aksi Alpart saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan Fathorrahman diminta mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan oleh sejumlah pemuda yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) saat melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat.

Baca Juga : Target Pencapaian di Kompetisi Tinggi, Anggaran Pembinaan Atlet Dipotong

Versi mereka, Ketua DPRD Pamekasan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya selama menjabat, lantaran masih banyak sejumlah persoalan internal DPRD yang hingga saat ini tak kunjung selesai.

"Ketua DPRD ini tidak produktif, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini menumpuk di internal DPRD itu sendiri," kata korlap Aksi Sauqi.

Salah satunya terkait fungsi legislasi yang dianggap gagal lantaran tidak bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kaitannya dengan tembakau dan Pondok Pesantren, yang dinilai sangat penting karena menyangkut hajat orang banyak.

"DPRD hanya sibuk, dengan anggaran yang tak rasional, seperti anggaran tempat sampah saja di DPRD sampai 20 juta, anggaran mamin lebih dari 500 juta dan termasuk anggaran kunjungan kerja yang sampai berkisar 25 milyar lebih, ini siapa yang menikmati," tambahnya.

Bahkan tak hanya itu, pembahasan hak interpelasi yang sudah disahkan melalui sidang paripurna pada (15/6/2020) hingga saat ini dianggap hanya sebatas wacana lantaran tidak ada tindak lanjut.

"Dari semua persoalan ini maka dapat disimpulkan bahwa ketua dewan tidak punya karisma, tidak punya wibawa, tidak mempunyai lidership yang cukup, sehingga demi kepentingan Pamekasan, ketua dewan kalau masih punya rasa malu sebaiknya segera mengundurkan diri, agar bisa diganti yang lebih baik dan lebih berkualitas," tutupnya.

Baca Juga : Setelah Kopi, Giliran Cokelat Tumbuh Subur di Pemakaman Umum Kota Malang

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Syafiuddin saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa persoalan pengunduran diri merupakan hak pribadi ketua DPRD.

"Berkaitan dengan pengunduran, itu merupakan hak pribadi ya," singkatnya

Namun pihaknya berjanji bahwa setiap tuntuan peserta aksi akan terus dikawal untuk mencari jalan terbaik demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.