Ilustrasi
Ilustrasi

Berbeda dengan Kabupaten Malang yang masih banyak pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah, sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) secara nasional telah digratiskan sejak beberapa tahun lalu. 

Di Kota Malang sendiri, kebijakan SPP gratis telah dilaksanakan sejak kurang lebih 10 tahun lalu. 

Baca Juga : Pungli Kian Marak di Sekolah, Bupati Sanusi : Kalau untuk Pembelajaran Boleh Saja

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, kebijakan yang diambil untuk meningkatkan dan mendukung mutu pendidikan tersebut sudah dilaksanakan sejak lama. 

Anggaran yang ditetapkan untuk pemberian SPP gratis itu selalu disiapkan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah setiap tahunnya.

"Gratis, anggaran dari Bosnas (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) dan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)," katanya, Senin (24/8/2020).

Sutiaji menyampaikan, anggaran yang ditetapkan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dasar sekolah. Pemberian anggaran juga disesuaikan dengan jumlah siswa di setiap sekolah. 

Masing-masing siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 65 ribu hingga Rp 75 ribu untuk tingkat SD, dan Rp 105 ribu untuk tingkat SMP.

"Semua kebutuhan dasar sekolah yang kurang dicover daerah," jelasnya.

Tahun ini, anggaran Bosda yang disiapkan adalah sebesar Rp 42.842.030.521,00 untuk siswa SD Negeri, Rp. 21.328.904.000,00 untuk SMP Negeri, dan Rp. 37.253.336.000,00 untuk SD dan SMP swasta di Kota Malang.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, pemberlakuan SPP gratis tersebut wajib dilaksanakan disemua sekolah. Apabila ada yang memungut biaya SPP, terutama sekolah negeri, maka akan diberikan tindakan sesuai aturan yang ada.

"Sanksi yang pasti adalah sanksi administrasi," jelasnya.

Keseriusan Pemerintah Kota Malang mengikuti instruksi pemerintah pusat dengan menyediakan pendidikan gratis ini bisa menjadi perbandingan dengan tetangga terdekat yakni Kabupaten Malang. 

Belakangan Kabupaten Malang yang kini dipimpin Bupati HM Sanusi ini ramai menjadi sorotan publik. Khususnya terkait janjinya menggratiskan SPP yang ternyata hanya angin surga karena tidak pernah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. 

Baca Juga : Dinas Pendidikan Akui Masih Banyak Pungli, Sejumlah Sekolah Pernah Ditegur Keras

Sekolah-sekolah yang ada, khususnya SD-SMP negeri masih memungut SPP berkisar antara Rp 160.000 hingga Rp 250.000 per bulan dan uang gedung yang mencapai Rp 2 juta.

Padahal, sesuai ketentuan, daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD ditambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional tidak boleh memungut biaya sepeserpun dari orang tua siswa baik dalam bentuk SPP maupun uang gedung. 

Hal ini berbanding terbalik dengan janji Bupati Sanusi yang akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan baik SPP maupun uang gedung terhadap sekolah-sekolah yang ada. 

Bahkan, Bupati Sanusi berjanji tidak hanya menggratiskan SPP bagi SD-SMP negeri saja tetapi juga sekolah-sekolah swasta mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga lembaga pendidikan formal di pesantren-pesantren. 

Namun, lagi-lagi janji-janji manis tersebut hanya menjadi omong kosong belaka. Bagaimana tidak, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dijadikan pijakan untuk mendanai program SPP gratis hingga kini tak kunjung dicairkan seperti yang dijanjikan. 

Tidak heran, jika publik banyak yang menyimpulkan bahwa janji manis menyediakan SPP gratis tersebut hanya jadi alat kampanye untuk merebut hati rakyat Kabupaten Malang yang tahun ini akan memilih pemimpin baru periode 2020 -2025.