Entor (42) Warga Desa Kombang, Kecamatan Talango didampingi LSM Brantas saat menunjukkan bukti laporan di Kejari (Foto: Syaiful Ramadhani/JatimTIMES)
Entor (42) Warga Desa Kombang, Kecamatan Talango didampingi LSM Brantas saat menunjukkan bukti laporan di Kejari (Foto: Syaiful Ramadhani/JatimTIMES)

Warga Desa Kombang Kecamatan Talango, Sumenep mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan pungutan liar (pungli) Program Agraria Nasional (Prona) di desa tersebut yang sudah masuk ke Kejari pada November 2019 lalu.

Entor (42) warga desa setempat mengatakan, kasus yang diduga melibatkan aparat Desa Kombang itu, berawal dari komplain beberapa masyarakat setempat. Sebab, sertifikat tanahnya hingga saat ini masih banyak yang belum keluar.

Baca Juga : Pelimpahan Berkas Kasus Pemerkosaan Bergilir di Kokop akan Diserahkan Besok ke PN

"Awalnya itu ada beberapa masyarakat yang komplain tentang Prona gratis. Ada sekitar 8 sampai 10 orang waktu itu," cerita Entor kepada media, Rabu (9/9/2020).

"Memang diumumkan oleh pihak desa bahwa ada pembuatan sertifikat. Tapi tidak bilang gratis, cuma waktu itu diminta uang Rp 500 ribu. Rp 250 ribu di awal, sisanya kalau sudah selesai sertifikat," imbuhnya.

Dari 6 dusun yang ada di desa tersebut, kata dia, rata-rata banyak warganya mengusulkan kepada pihak desa untuk dibuatkan sertifikat Prona. Mulai dari Dusun Kombang, Lembana, Talaga, Gelisik Laok, Gelisik Daja, dan Dusun Gunung Malang.

"Jika ditotal yang buat itu ada sekitar 600 orang lah. Tapi, sampai sekarang saya saja tidak dapat. Padahal sudah bayar, sebenarnya itu bapak saya yang buat cuma karena sudah tua jadi saya yang urus," ucap Entor.

Tidak hanya itu, di Dusun Lembana, kata dia, tepatnya di daerah Gili Labak yang masyarakat hingga saat ini juga belum dapat sertifikat.

"Di sana (Gili Labak, red) banyak yang buat itu, tapi tidak selesai juga," tuturnya.

Ikut mendampingi warga, Ketua LSM Brantas, Muhammad Chanif menyatakan, kasus tersebut sudah bergulir di Kejaksaan selama kurang lebih 10 bulan. Namun, hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Baca Juga : Edarkan Ciu Rasa Leci dan Pisang, Pemuda Asal Blitar Dibekuk Satreskoba

"Masih pending, kemarin sempat ke sana (Kejaksaan, red) lagi, ternyata tim penyidiknya pulang kampung, hari ini kita atur waktu ternyata masih sakit. Jadi belum ada respons," ujarnya.

Dengan lambatnya penanganan kasus tersebut, dia menilai Kejaksaan Sumenep terkesan lambat dalam menangani kasus. Untuk itu, ia berjanji akan mengkawal kasus tersebut sampai tuntas.

"Saya berharap agar praktik pungli seperti itu tidak lagi terjadi di masyarakat. Masyarakat sudah tertindas, jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pungli seperti itu," simpulnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kombang, Kholik belum memberikan keterangan. Sebab saat dihubungi media, ia tidak memberikan respons kendati nomornya aktif.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Sumenep, Novan Bernadi juga belum menjawab saat dihubungi via sambungan WhatsApp. <