anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep M. Syukri (Foto: Ist/JatimTIMES)
anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep M. Syukri (Foto: Ist/JatimTIMES)

Di tengah pandemi covid-19, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat sorotan dari anggota DPRD setempat. Sebab, selama ini dinilai belum maksimal.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep M. Syukri, Selasa (20/10/2020) saat ditemui di kantor DPRD di Jalan Trunojoyo, Sumenep.

Baca Juga : Pasangan OK Tebar Benih 10 Ribu Ikan Nila di Waduk Pondok

Menurut Syukri, pelayanan kesehatan seperti di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kota Keris harus benar-benar prima. Terlebih di wilayah kepulauan.

"Jadi orang sakit tidak harus dibawa ke sini (RSUD Moh. Anwar Sumenep). Sehingga, puskesmas itu harus benar benar menjadi puskesmas yang prima," kata dia.

Layanan kesehatan itu, kata mantan aktivis PMII ini, akreditasinya memang harus bagus. Sebab hal itu akan sangat berdampak pada pelayanan. Sebaliknya, jika akreditasinya tidak bagus, maka dapat diartikan pelayanannya tidak bagus pula.

"Sedangkan pelayanan kesehatan di Sumenep ini masih kurang maksimal. Bahkan, saya sering mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan," paparnya.

Selain itu, sambungnya, tenaga medis juga harus benar-benar orang yang siap dalam menjalankan tugas serta standby di tempat kerjanya. Jangan sampai, tegas Syukri, hanya ada nama akan tetapi orangnya tidak ada.

"Tentunya hal ini sebagai evaluasi terhadap dinas kesehatan dan RSUD Moh. Anwar Sumenep sebagai pelaksana," imbuh Syukri.

Untuk itu, pihaknya berharap, masalah pelayanan kesehatan harus menjadi hal yang diprioritaskan. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat Sumenep.

"Eksekutif jangan sampai abai terhadap masalah kesehatan, terutama di daerah terpencil," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono mengatakan, pelayanan Puskesmas sudah maksimal.

Baca Juga : Jelang Pilkada Serentak 2020, Ketua DPC PPP Sumenep Diganti

"Pelayanan Puskesmas sudah maksimal, kita juga harus berbangga karena sudah ada satu Puskesmas terakreditasi Paripurna di Kecamatan Guluk-Guluk itu, dan satu-satunya di Madura," ujarnya.

Menurut Agus, sistem akreditasi puskesmas itu meliputi tiga aspek. Yakni, administrasi dan manajemen (pelayanan di kantor), upaya kesehatan perorangan (teknis pengobatan di dalam Puskesmas) dan upaya kesehatan masyarakat.

"Tingkat akreditasi itu ada 4, paling rendah itu Dasar, baru Madya, terus Utama tertinggi itu Paripurna," bebernya.

Bahkan, pihaknya menegaskan bahwa pelayanan di Puskesmas sudah maksimal dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Hal itu sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri kesehatan (Permenkes) nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat. Meski mayoritas Puskesmas yang ada terakreditasi Dasar dan Madya.

"Untuk mencapai tingkat Utama dan Paripurna tidaklah mudah. Butuh proses panjang untuk sampai ke tingkatan tersebut. Selain itu, pelaksanaan akreditasi 3 tahun sekali, jadi yang lain juga masih proses," jelasnya.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dari 27 Kecamatan terdapat 30 Puskesmas yang tersebar di Kota Sumekar ini. Rinciannya, 19 kecamatan di wilayah daratan dan 8 kecamatan di kepulauan.

Namun, dari ke 30 Puskemas tersebut, mayoritas puskesmas yang ada masih terakreditasi Dasar dan Madya. Yakni 10 puskesmas terakreditasi dasar, 14 Puskesmas terakreditasi Madya, 5 Puskesmas terakreditasi Utama dan 1 Puskesmas berakreditasi Paripurna.