Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah (Foto: Ist / Jatim TIMES)
Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah (Foto: Ist / Jatim TIMES)

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 112/2020.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah pun mengapresiasi atas langkah pemerintah untuk membubarkan BPWS tersebut.

Baca Juga : Buat Suasana Aman dan Nyaman, Pelaku Usaha Wisata Bakal Dapatkan 4 Kali Sosialisasi CHSE

"Saya merasa surprise hari ini, karena 12 tahun perjuangan saya untuk minta pemerintah membubarkan BPWS akhirnya tercapai," kata Said, biasa dipanggil, Senin (30/11/2020).

Said menilai, dari tahun ke tahun kinerja BPWS dirasa kurang memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat Pulau Garam Madura.

"BPWS membangun infrastruktur di mana-mana, tapi dampak ekonominya hampir sama sekali tidak dirasakan masyarakat. Sebetulnya masyarakat Madura itu membutuhkan pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM, bukan hanya infrastruktur," jelasnya.

Menurut Said, sebelum adanya pembubaran BPWS, dirinya sudah mengusulkan agar Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Karena kalau Madura jadi kawasan ekonomi khusus, maka ada kesempatan bagi masyarakat Madura untuk bisa menikmati kue yang diluncurkan oleh pemerintah dan masuknya para investor," tutur dia.

Lebih lanjut kata Said, masyarakat memang sewajarnya membutuhkan tangan-tangan dingin dari para investor. Sebab, merekalah yang bakal menumbuhkan UMKM kita.

"Kalau UMKM kita tumbuh, itu menunjukkan daya beli masyarakat tinggi. Untuk itu KEK bagi pemerintah wajib hadir di Madura," tambahnya.

Baca Juga : Wajib Miliki Legalitas, Peserta Table Top Pariwisata Bangkit Bukan Kaleng-Kaleng

Keuntungan KEK sendiri bagi percepatan pembangunan di Madura, sambung Said, seperti infrastruktur sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu juga menarik minat investor untuk datang ke Madura.

"Maka, mau tidak mau tenaga kerja lokal akan terangkat. Trickle down effectnya adalah masyarakat di sekitar dari setiap pembangunan pabrik tidak semata-mata dapat tenaga kerja, tapi juga tumbuhnya kelompok-kelompok usaha formal dan non formal serta informal," tegas dia.

"Iya seperti umk, pedagang asongan, pedagang dan pedagang pisang goreng. Itu semua yang kita harapkan dengan keberadaan KEK," urainya.

Sementara teknis dari KEK, selain harus ditetapkan di suatu wilayah. Juga, bagi investor yang masuk selama 15 sampai 20 tahun harus dibebaskan dari kewajiban bayar pajak.

"Kemudian juga, kalau dia (investor) itu ekspor maka ekspornya harus nol persen. Dari itu saja, masyarakat Madura akan mendapatkan dampak ekonomi yang luar biasa putarannya," pungkasnya.