JATIMTIMES – Aktivitas hiburan malam Casbar Bangkok Crab di kawasan Kedungbaruk, Rungkut, Surabaya, menuai protes keras dari masyarakat sekitar. Warga RW VI Kedungbaruk wadul langsung ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk menyampaikan keresahannya.
Ditemui Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, pada Selasa (26/5/2026), warga mengeluhkan gangguan keamanan serta mempertanyakan legalitas operasional tempat hiburan yang berada di tengah pemukiman tersebut.
Baca Juga : Kodim 0804/Magetan Bagikan 76 Unit Motor Roda Tiga ke 38 Koperasi Desa Merah Putih
Dalam pertemuan yang menghadirkan jajaran OPD Pemprov Jatim tersebut, terungkap fakta krusial bahwa tempat usaha tersebut ternyata belum mengantongi izin operasional yang lengkap untuk kategori hiburan malam.
Kortimja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Jatim, Yuswanto, menegaskan bahwa secara administratif, Casbar baru memiliki izin untuk kategori restoran dan bar.
“Yang belum dimiliki adalah izin klub malamnya. Dalam berita acara sebelumnya juga sudah ditegaskan bahwa operasional klub malam tidak boleh dilakukan sebelum izin lengkap,” tegas Yuswanto di hadapan warga dan anggota dewan.
Yuswanto menambahkan bahwa salah satu syarat mutlak pengajuan izin usaha klub malam adalah adanya sosialisasi serta persetujuan dari warga sekitar, yang hingga saat ini dilaporkan belum dipenuhi oleh pihak pengelola.
Ketua RW VI Kedungbaruk, Maradi Budiono, menyampaikan bahwa keresahan warga sudah memuncak akibat gangguan kebisingan yang terjadi hampir setiap malam selama satu tahun terakhir.
“Kami menerima banyak keluhan warga karena suara musik sangat keras sampai dini hari. Bahkan ada rumah warga yang mengalami retak-retak saat pembangunan,” ungkap Budiono.
Menurutnya, warga telah beberapa kali melayangkan surat keberatan kepada pemerintah kota maupun provinsi agar aktivitas tersebut dihentikan, namun operasional klub malam disebut masih terus berjalan tanpa menghiraukan kenyamanan lingkungan sosial.
Menanggapi keluhan tersebut, Lilik Hendarwati meminta seluruh OPD terkait untuk bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang mengabaikan regulasi dan ketertiban umum.
Baca Juga : Cuaca Jatim 27 Mei 2026: Kota Batu hingga Jombang Berpotensi Hujan Petir
“Ada kondisi keamanan yang terganggu atas adanya salah satu tempat usaha ini. Karena itu saya ingin seluruh OPD terkait bisa memberikan penjelasan, apakah keberadaan usaha ini memang sudah sesuai aturan atau ada hal-hal lain yang perlu diperjelas kepada masyarakat,” ujar Lilik.
Lilik juga menyoroti masalah tata ruang, mengingat lokasi tempat hiburan tersebut sangat dekat dengan perumahan dan tempat ibadah. Ia meminta agar seluruh proses perizinan dikembalikan pada konteks aturan yang berlaku.
“Warga hadir menyampaikan keresahan dan unek-uneknya. Saya ingin semuanya dibawa dalam konteks aturan. Apakah izin yang dimiliki sudah sesuai, bagaimana ketentuan untuk usaha bar atau klub malam, dan apakah keberadaannya tidak menyalahi tata ruang maupun ketentuan lingkungan,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, Lilik menyatakan akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Surabaya dan Satpol PP setempat guna memastikan penindakan di lapangan berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Kita ingin semuanya jelas dan sesuai aturan. Aspirasi warga harus didengar, dan pemerintah juga harus memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
