JATIMTIMES - Kekurangan guru di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Kota Malang belum menemukan jalan keluar. Di tengah kebutuhan ratusan tenaga pengajar, sekolah justru harus mengandalkan berbagai cara untuk menutup kekosongan tersebut.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kota Malang Ganis Indajani mengatakan, kekurangan guru terjadi di banyak sekolah. Kebutuhannya berbeda-beda, baik untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran.
Baca Juga : Dari Petani hingga Tukang Becak, Wali Kota Blitar Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris
“Kalau guru kelas ratusan. Di SD kurang 100 sekian guru kelas, sedangkan di SMP sekitar 100 sekian kekurangannya untuk guru mata pelajaran,” kata Ganis belum lama ini.
Kekurangan juga terjadi pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Disdikbud mencatat kebutuhan guru PAI di jenjang SD dan SMP masing-masing masih berada di kisaran 60 orang.
Persoalannya, sekolah tidak bisa leluasa mencari tenaga pengganti. Sejak 2023, sekolah tidak diperbolehkan mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) baru. Kondisi tersebut semakin sulit setelah dana BOSDA tidak lagi dapat digunakan untuk membayar guru honorer.
“Kita juga takut untuk membolehkan honorer. Dari dana BOSDA sudah tidak boleh, karena kode rekening untuk bayar honorer sudah tidak ada,” ujarnya.
Disdikbud sebenarnya memiliki data kebutuhan guru di setiap sekolah. Namun, data tersebut belum otomatis bisa ditindaklanjuti karena hingga kini belum tersedia formasi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Seharusnya kalau ada rekrutmen kita mau mengisi, tapi selama ini belum ada rekrutmen. Formasi dari BKPSDM juga enggak ada,” jelas Ganis.
Akibatnya, sekolah harus melakukan tambal sulam. Tenaga kependidikan seperti petugas administrasi dan perpustakaan dapat diberi tugas tambahan mengajar. Sekolah juga memanfaatkan guru yang jam mengajarnya belum penuh atau meminta guru agama membantu mengajar di sekolah lain.
Namun, skema tersebut tidak bisa diterapkan secara merata. Kemampuan setiap sekolah dalam memanfaatkan dana BOSNAS untuk membiayai tenaga honorer juga berbeda.
Baca Juga : Viral Ratusan Ikan Mati Usai Diberi Nasi Sisa MBG, Ini Penyebabnya
Gambaran persoalan itu terlihat di SDN Kebonsari 2 Kota Malang. Sekolah dengan 18 rombongan belajar tersebut hanya memiliki 16 guru kelas sehingga dua kelas harus berjalan tanpa guru kelas definitif.
“Guru kelas harusnya 18. Saat ini 16, kurang dua. Kekurangannya di kelas tiga sama kelas dua,” kata salah satu guru SDN Kebonsari 2, Sulistyowati.
Kekurangan itu terjadi setelah guru kelas II meninggal dunia pada 2025. Sementara guru kelas III diangkat menjadi kepala sekolah. Hingga hampir satu semester, sekolah masih harus mencari cara agar pembelajaran kedua kelas tetap berjalan.
“Kami sudah lama melaporkan kondisi tersebut kepada Disdikbud Kota Malang. Namun sampai sekarang belum ada guru tambahan yang ditempatkan,” tandasnya.
Untuk sementara, guru olahraga turut ditempatkan sebagai guru kelas. Padahal, kebutuhan sekolah bukan hanya memastikan pembelajaran berlangsung, tetapi juga memastikan pengawasan siswa selama berada di lingkungan sekolah.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kekurangan guru bukan sekadar soal jumlah tenaga pengajar. Ketika formasi belum tersedia, sekolah akhirnya harus menyiasati kekosongan dengan sumber daya yang ada, sementara kebutuhan guru tetap berjalan setiap tahun.
