JATIMTIMES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk menjadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen adaptif dan responsif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta mempercepat pemerataan pembangunan.
Langkah strategis tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga : PSSI Restui Suporter Away, Aremania Tegaskan Tak Akan Berangkat Jika Tak Diterima Tuan Rumah
"Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 merupakan bagian dari upaya memastikan kerangka fiskal hadir sebagai instrumen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perekonomian. Tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur," tegas Khofifah.
Arah kebijakan fiskal tersebut ditopang oleh kinerja indikator makro ekonomi daerah yang mencatatkan tren positif. Pada Semester I Tahun 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,84 persen secara kumulatif (c-to-c), melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Capaian ini berbanding lurus dengan perbaikan indikator kesejahteraan, di mana angka kemiskinan berhasil ditekan turun sebesar 0,24 persen per Maret 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang 0,13 persen per Mei 2026, PDRB per kapita naik 5,72 persen (y-o-y), dan tingkat inflasi tetap terjaga stabil di rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
Atas keberhasilan menekan angka pengangguran terbuka tersebut, Pemprov Jatim bahkan mengantongi apresiasi di tingkat nasional berupa dana insentif daerah hibah sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.
Khofifah memaparkan bahwa alokasi insentif beserta anggaran ketenagakerjaan dalam P-APBD 2026 difokuskan pada perluasan kesempatan kerja dan penguatan kualitas SDM. Program prioritas tersebut mencakup pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di UPT Balai Latihan Kerja (BLK), revitalisasi sarana-prasarana pelatihan, program Millenium Job Center (MJC), penyelenggaraan bursa kerja (Job Fair), pembekalan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), hingga perlindungan bagi pekerja rentan.
Di sektor sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov Jatim menerapkan tiga strategi terpadu yang menyasar 38 kabupaten/kota. Penurunan beban pengeluaran warga prasejahtera diakselerasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).
Baca Juga : Replikasi PBC di Kota Batu Sasar Legalitas Hingga Pasar Digital
Sementara untuk mendorong kemandirian ekonomi, Pemprov menyalurkan Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem serta meluncurkan Program Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara).
Guna memperkuat pilar ekonomi kerakyatan, Pemprov Jatim mengalokasikan dukungan permodalan bagi usaha mikro dan ultra mikro melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra) yang bekerja sama dengan PT BPR Jatim (Perseroda). Melalui skema ini, pelaku usaha bisa mengakses pinjaman modal hingga Rp50 juta dengan suku bunga sangat ringan sebesar 3 persen dan tenor maksimal 3 tahun.
"Keberadaan Prokesra diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro mempertahankan serta mengembangakan bisnisnya, membuka kesempatan kerja baru, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan secara merata," pungkas Khofifah.
Selain permodalan dan ketenagakerjaan, P-APBD 2026 juga memperkuat sektor infrastruktur dengan mengalokasikan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp999,21 miliar. Alokasi ini diarahkan untuk pemeliharaan berkala serta pelebaran jalan provinsi guna memantapkan konektivitas wilayah Madura, Tapal Kuda, Mataraman, kawasan pariwisata strategis, dan kawasan pesisir.
