JATIMTIMES — Suasana Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (9 September 2025), tampak penuh khidmat. Di ruang sidang itu, para wakil rakyat, pimpinan daerah, serta jajaran pejabat berkumpul dalam agenda penting: penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Blitar Supriadi bersama para wakil ketua, sekretaris, dan anggota dewan. Bupati Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdihansah, Forkopimda, Pj Sekda, kepala OPD, dan tamu undangan juga hadir. Kehadiran lintas unsur ini menegaskan komitmen bersama menjaga jalannya pemerintahan.
Baca Juga : Pemkab Situbondo Gelar Rakor Percepatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
Dalam pemaparannya, Bupati Blitar Rijanto menekankan bahwa Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 bukan sekadar dokumen teknis. Di dalamnya termuat arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan daerah, serta prioritas belanja yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
“Perubahan anggaran ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati Rijanto menambahkan, kebijakan fiskal yang tertuang dalam nota keuangan tersebut tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian. Pembiayaan daerah, kata dia, harus disusun realistis, efisien, dan mampu menopang program-program strategis.
“Tujuan akhirnya adalah menjaga kesinambungan pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Blitar,” tegasnya.
Ketua DPRD Supriadi menilai penyampaian nota keuangan ini menjadi titik awal penting sebelum proses pembahasan. Menurutnya, setiap komisi dan Badan Anggaran DPRD akan terlibat aktif dalam mengkaji detail rancangan.
“Pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan melalui mekanisme rapat komisi maupun Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Harapannya, proses ini bisa berjalan efektif dan tepat waktu,” jelasnya.
Supriadi menegaskan, DPRD berkomitmen menjaga ritme pembahasan agar tak keluar dari jadwal yang telah ditetapkan. Baginya, kecepatan bukan sekadar mengejar tenggat, melainkan memastikan keputusan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Baca Juga : Bonus Porprov Jatim untuk Atlet Kota Batu Belum Juga Cair, Pemkot Segera Jadwalkan Penyerahan
“Kami ingin hasil pembahasan ini benar-benar bisa memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna ditutup dengan catatan optimistis. Pembahasan Perubahan APBD 2025 diharapkan berjalan lancar, tepat waktu, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Dari Graha Paripurna, komitmen bersama itu ditegaskan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
