JATIMTIMES - Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menegaskan bahwa menjaga kondusivitas daerah tidak cukup hanya dengan penanganan pasca-kerusuhan. Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di tingkat masyarakat.
Menurutnya, dinamika aksi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Malang, tidak lepas dari aspirasi rakyat. Aspirasi itu sah-sah saja, namun sering kali berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas umum karena lemahnya pengawasan dari bawah.
Baca Juga : Kota Malang Dinilai Kondusif, Mendagri Apresiasi Gerak Cepat Forkopimda
“Yang tahu kondisi di lapangan itu RT dan RW. Kalau ada orang masuk lingkungan, wajib lapor. Kalau sejak awal tidak terlapor, bisa saja terjadi penumpukan massa yang tidak jelas siapa di belakangnya. Itu yang membuat kecolongan,” kata Anwar saat melakukan koordinasi bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan, dengan sistem wajib lapor, jalur informasi keamanan bisa berjalan berjenjang mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, hingga ke Bakesbangpol melalui sistem informasi perlindungan masyarakat. Dengan begitu, potensi kerawanan dapat dicegah sebelum membesar.
“Kita perlu menghidupkan kembali keguyuban dan semangat gotong royong seperti dulu. Seluruh dinamika berawal dari masyarakat, maka penguatan peran Linmas, RT, dan RW sangat penting agar keamanan tetap terjaga,” tegasnya.
Anwar juga memberikan catatan khusus bagi Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dengan keberagaman masyarakat dari seluruh Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Malang rentan menjadi episentrum dinamika sosial.
“Malang ini barometer. Kalau ada kejadian anarkis, dampaknya bisa lebih luas karena melibatkan masyarakat dari berbagai daerah. Meski pasca kerusuhan lalu sudah cepat diantisipasi, ke depan deteksi dini harus lebih diperkuat,” pungkasnya.
Hal tersebut disikapi dengan respon positif oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Menurutnya, arahan Mendagri bukan hanya berlaku saat situasi genting, tetapi harus diterapkan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Baca Juga : Kemendagri Kaji SOP Kampung Pancasila Surabaya untuk Jadi Percontohan Nasional
“Siskamling ini sudah lama ada, kita hanya mengingatkan kembali. Dengan siskamling, keguyuban masyarakat bisa terbentuk, rasa tanggung jawab bersama tumbuh, dan potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi,” tegas Wahyu.
Ia menekankan, program siskamling tidak akan dituangkan dalam surat edaran khusus, melainkan digerakkan melalui kesadaran masyarakat dan sinergi antarwarga.
"Intinya, langkah-langkah pengamanan tidak boleh berhenti hanya ketika ada kejadian, tapi harus terus dijaga,” pungkasnya.
