JATIMTIMES - Ketika hukum kehilangan empati, keadilan berubah jadi barang mewah. Dalam konteks itulah Universitas Islam Malang (Unisma) mencoba memantik diskusi yang lebih tajam, bukan soal seremonial akademik, tapi tentang bagaimana hukum bisa kembali berpihak pada manusia.
Melalui forum Kajian Islam Interdisipliner bertema “Keberpihakan Hukum Islam dalam Mendukung Indonesia yang Bermartabat” belum lama ini, Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan (LPIK) Unisma mempertemukan gagasan dari dua sosok penting: Dr. H. Ahmad Syaifudin, S.H., M.H., akademisi dan praktisi hukum nasional, serta Dr. Imam Syafi’i, M.Pd., Ketua LPIK Unisma yang selama ini dikenal kritis pada isu moral dan hukum di ruang publik.
Baca Juga : Ahmad Basarah Ajak Mahasiswa STIE Malangkucecwara Jadi Garda Ideologis Bangsa di Era Digital
Dr. Imam Syafi’i membuka percakapan dengan satu pernyataan yang menggugah: Hukum bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi siapa yang masih punya hati. Ia menyoroti kondisi sosial yang semakin kontradiktif, di mana aturan dibuat untuk menertibkan masyarakat, tetapi kerap gagal memanusiakan manusia. “Kami di kampus ingin membiasakan mahasiswa berpikir dari sisi nurani, bukan sekadar hafal pasal,” tambahnya.
Suasana forum tak seperti kuliah biasa. Diskusi berjalan cair namun menggigit, apalagi ketika Dr. Ahmad Syaifudin mulai mengupas hubungan antara agama dan hukum dalam konteks kebangsaan. Ia menilai, hukum di Indonesia sering kali kehilangan kesadaran historisnya.
“Nilai keagamaan sudah lama jadi bagian dari fondasi bangsa ini. Lihat saja sila pertama Pancasila. Tapi kita sering memperlakukan hukum seolah ia hidup sendiri, terpisah dari nilai-nilai itu,” ujarnya.
Menurutnya, ada empat norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat: agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Keempatnya, kata dia, seharusnya tidak saling meniadakan, tetapi berjalan beriringan.
“Hukum itu bersifat memaksa, tapi bukan berarti kering nilai. Justru ia harus jadi refleksi moral masyarakat. Larangan minuman keras misalnya, bukan hanya soal legalitas, tapi tentang kesadaran diri dan tanggung jawab sosial,” jelasnya.
Syaifudin menolak pandangan bahwa hukum Islam identik dengan kekakuan. Sebaliknya, ia menilai hukum Islam sebagai sistem yang memberi ruang pada kesadaran moral individu. “Hukum Islam tidak hadir untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan manusia agar sadar atas konsekuensi tindakannya. Ini bukan hukum yang menghukum, melainkan yang menuntun,” katanya.
Baca Juga : Kolaborasi Berlanjut, Layanan Makin Dekat: Dispendukcapil dan PN Blitar Gelar Sidang Keliling di Kanigoro
Ia menyinggung pula realitas hukum Indonesia yang kerap timpang. Dalam banyak kasus, hukum seolah berpihak pada yang kuat. Bagi Syaifudin, jika hukum tidak lagi berakar pada nilai kemanusiaan, ia akan kehilangan legitimasi sosialnya. “Masalahnya bukan karena kurangnya aturan, tetapi hilangnya rasa malu dan tanggung jawab moral,” ungkapnya.
Dr. Imam Syafi’i menutup forum dengan catatan singkat namun dalam. Tak ada jargon kosong, tak ada kalimat seremonial. Yang tersisa dari pertemuan itu adalah refleksi, bahwa hukum, sebagaimana manusia, butuh jiwa agar tetap hidup. Dan selama keadilan masih ditimbang dengan kekuasaan, bukan kemanusiaan, pekerjaan para cendekia belum selesai.
“Kita sedang hidup di masa ketika orang takut melanggar hukum, tapi tidak malu melanggar nurani. Mungkin di situlah hukum harus mulai dibenahi," pungkasnya.
