JATIMTIMES - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan mencampur bensin dengan etanol tak akan dibatalkan hanya karena ada pihak yang menolak. Ia menilai penolakan tersebut banyak datang dari para importir yang selama ini menikmati kuota impor bahan bakar dan kini merasa terancam.
“Yang menolak itu bukan karena alasan teknis. Mereka takut kuota impornya dipotong. Saya bisa bertarung. Demi kedaulatan energi, sejengkal pun saya tidak mundur.” tegas Bahlil di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (29/10/2025).
Baca Juga : Bikin Usaha Legal Tanpa Ribet? Disini Solusi Pembuatan Badan Usaha Anda!
Menurut Bahlil, langkah pemerintah mencampur bensin dengan etanol merupakan strategi menekan impor minyak sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Etanol, kata dia, adalah bahan bakar bersih yang berasal dari sumber-sumber lokal seperti tebu, singkong, dan Jagung.
“Amerika sudah E20, Brasil bahkan sampai E85. India B10, Thailand B20. Jadi jangan mau termakan hoaks. Campuran etanol ini bukan eksperimen baru, ini jalan menuju energi bersih dan mandiri,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bahlil juga mengingatkan masa ketika Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak terbesar di Asia pada 1997. Saat itu, produksi minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi hanya sekitar 500 ribu barel. Kini, situasinya berbalik. Produksi minyak terus menurun dan impor meningkat.
“Lifting minyak kita di 2024 cuma 580 ribu barel, di bawah target APBN. Tapi tahun 2025 ini, Alhamdulillah, sudah tembus 600 ribu barel per hari,” katanya.
Namun keberhasilan itu belum cukup. Impor solar Indonesia masih 4,9 juta barel per tahun, dan impor bensin tetap tinggi. Karena itu pemerintah berupaya menekan impor dengan memperluas penggunaan energi campuran, dari biodiesel (B50) hingga bensin etanol (S10).
Selain minyak, Bahlil juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada gas elpiji (LPG). Setiap tahun, Indonesia mengimpor sekitar 8,7 juta ton LPG, sementara produksi dalam negeri hanya 1,4 juta ton.
“Selisihnya besar sekali. Dan ini yang membuat kita terus kehilangan devisa,” ujarnya. “Bayangkan, setiap tahun kita impor energi senilai Rp520 triliun. Uang rakyat kita dipakai untuk membeli bahan bakar dari luar negeri.” tambah Bahlil.
Baca Juga : Daftar Bansos yang Cair pada November 2025, Awas Jangan Sampai Terlewat
Untuk menekan ketergantungan impor itu, pemerintah tengah menyiapkan proyek gasifikasi batubara (DMA) yang bisa menghasilkan bahan bakar alternatif dari sumber daya lokal.
“Kita punya batubara, kenapa tidak kita olah sendiri? Saya ingin bangsa ini mandiri energi,” tambahnya.
Bahlil tidak menutup mata bahwa kebijakan ini akan menimbulkan perlawanan. Ia menyebut ada pihak-pihak yang sudah terlalu nyaman dengan sistem impor dan takut kehilangan keuntungan besar dari kuota impor tahunan.
“Tapi bagi saya, ini soal keberanian menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Saya mantan aktivis. Kritik itu gizi bagi saya, tapi mundur bukan opsi.” ucapnya lantang.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Indonesia harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepada pasar atau kelompok tertentu. Pemerintah, katanya, berkomitmen membangun sistem energi nasional yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kemandirian bangsa.
