JATIMTIMES - Dewan Pengawas RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memastikan layanan hemodialisa (cuci darah) di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Kepastian itu disampaikan menyusul kembali beredarnya isu lama terkait dugaan pelanggaran layanan yang disebut telah muncul sekitar lima tahun lalu.
Ketua Dewan Pengawas RSUD Mardi Waluyo, Dr. M. Zainul Ichwan, S.H., M.H., menegaskan bahwa isu tersebut tidak didukung oleh fakta di lapangan. Ia menyebut manajemen rumah sakit telah melakukan penelusuran dan investigasi internal saat isu serupa pertama kali mencuat beberapa tahun lalu.
Baca Juga : Jelang Nataru, Arus Kendaraan Masuk Malang Tembus 38 Ribu Sehari
“Itu hanya isu. Fakta di lapangan tidak ada. Isu tersebut muncul sekitar lima tahunan lalu. Manajemen rumah sakit sudah pernah melakukan investigasi dan tidak ditemukan temuan apa pun,” kata Zaenul Ichwan saat diwawancarai pada Minggu (21/12/2025).
Menurutnya, Dewan Pengawas terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh unit pelayanan, termasuk layanan hemodialisa, guna memastikan pelayanan medis berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan.
Zainul menekankan, setiap informasi yang beredar di ruang publik perlu disikapi secara proporsional dan berbasis data. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan publik selama disertai mekanisme dan bukti yang jelas.
“Kami tidak menutup diri terhadap kritik dan pengawasan. Tetapi semuanya harus berbasis fakta dan melalui saluran yang benar,” ujarnya.
Penegasan serupa disampaikan Wakil Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Dr. drg. Agus Sabtoni. Ia menyatakan bahwa manajemen telah menindaklanjuti isu yang kembali beredar dengan melakukan penelusuran langsung ke unit hemodialisa.
“Pak Zainul sudah menyampaikan ke saya, itu isu lama, sekitar lima tahun yang lalu, yang sekarang dihembuskan lagi. Kami sudah telusuri ke teman-teman di hemodialisa. Tidak ada pelapor, tidak ada korban, dan petugas juga clear, tidak ada yang melakukan tindakan seperti itu,” ujar Agus Sabtoni.
Ia menjelaskan, layanan hemodialisa di RSUD Mardi Waluyo dilaksanakan berdasarkan kebutuhan medis pasien serta sistem antrean yang transparan. Seluruh pelayanan, kata dia, mengikuti regulasi yang berlaku tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.
Baca Juga : Dipanggil Penyidik Polresta Malang Kota, Yai Mim Absen Sakit
Agus menambahkan, manajemen rumah sakit secara rutin melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan kinerja sumber daya manusia. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu layanan dan penguatan tata kelola rumah sakit.
“Pengawasan internal dan evaluasi rutin terus kami lakukan agar pelayanan tetap profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien,” katanya.
Sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah, RSUD Mardi Waluyo menegaskan komitmennya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Manajemen rumah sakit juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi agar setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan profesional sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan berkelanjutan.
