JATIMTIMES - Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang tahun 2026 untuk memilih Ketua Umum KONI Kabupaten Malang baru berlangsung panas.
Pasalnya, salah satu Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Malang atas nama Zia'ul Haq menyatakan protes keras hingga naik meja. Politisi Partai Gerindra ini protes terhadap proses pemilihan ketua umum pada Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026 yang dirasa kurang mengakomodir suara peserta secara keseluruhan.
Baca Juga : Target Beroperasi 2026, Pemkot Siapkan 80 Angkot Gratis Antar-Jemput Pelajar Kota Malang
Di mana pada proses berlangsungnya sidang Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026, terdapat tiga Calon Ketua Umum yang berkompetisi. Di antaranya Darmadi, Hendra Prasetyawan dan Zia'ul Haq. Namun, seiring berjalannya sidang, salah satu Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Malang atas nama Hendra Prasetyawan mengundurkan diri. Sehingga menyisakan dua Calon Ketua Umum KONI Kabupaten Malang yang bertarung, yakni Darmadi dan Zia'ul Haq.
Dari pantauan JatimTIMES.com sejak pagi tadi, mulanya sidang Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026 berlangsung tenang dan terkendali. Namun, pasca Ishoma pada siang hari Musorkablub KONI Kabupaten Malang mulai menunjukkan tanda-tanda akan memanas saat membahas tata tertib.
Hal itu terlihat ketika terjadinya adu argumen antara Zia'ul Haq yang juga bertindak sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Malang dengan salah satu peserta Musorkablub KONI Kabupaten Malang yakni Ketua Umum Forki Kabupaten Malang Unggul Nugroho.
Namun, adu argumen itu selesai dan sidang kembali dilanjutkan dengan tenang. Lalu, seiring berjalannya waktu, forum sidang kembali memanas ketika pimpinan sidang memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Malang.
Di mana pada proses penghitungan surat dukungan dari masing-masing cabor, Darmadi mendapatkan 41 dukungan sah dari induk cabor, sedangkan Zia'ul Haq mendapatkan 9 dukungan sah dari induk cabor. Kemudian proses selanjutnya memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Malang yang ditawarkan oleh pimpinan sidang secara musyawarah aklamasi atau voting.
Kemudian mayoritas peserta Musorkablub KONI Kabupaten Malang menginginkan aklamasi. Hal itu pun diprotes oleh sejumlah cabor yang mendukung Zia'ul Haq. Situasi terus memanas ketika Zia'ul Haq berdebat dengan pimpinan sidang dan sejumlah cabor yang mendukung Darmadi.
"Buat apa penyampaian visi misi kalau ujungnya aklamasi. Kalau sudah mengantongi dukungan mayoritas atau 50 persen plus satu seharusnya tidak takut voting tertutup," teriak Zia'ul Haq yang protes keras hingga naik ke meja, Sabtu (14/2/2026).
Usai naik ke meja, Zia'ul Haq juga sempat berjalan dengan membawa microphone memprotes keras pimpinan sidang serta peserta sidang dari beberapa cabor yang menginginkan voting secara terbuka. Pasalnya, proses penghitungan voting terbuka dikhawatirkan berlangsung tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena peserta yang berdiri untuk menentukan pilihan tidak terlebih dahulu diverifikasi sebagai peserta yang memiliki hak suara dari masing-masing induk cabor.
Baca Juga : Dinas Sosial PPKB Banyuwangi Beri Pendampingan Bayi yang Ditemukan di Pos Kamling
Setelah itu, pimpinan sidang yang diketuai oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kabupaten Malang Mulyono menghentikan sementara atau menskors persidangan Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026 untuk melakukan mediasi antara Darmadi dengan Zia'ul Haq.
Setelah berlangsung selama sekitar 1,5 jam, proses Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026 kembali dilanjutkan. Kemudian Plt. Ketua Umum KONI Kabupaten Malang yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang Musorkablub KONI Kabupaten Malang tahun 2026 Mulyono menyampaikan bahwa pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Malang berlangsung secara voting tertutup.
"Setelah dilakukan proses mediasi, diputuskan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Malang dilakukan secara voting tertutup," tutur Mulyono.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, proses pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Malang melalui voting secara tertutup masih berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.
