JATIMTIMES – Program angkutan pelajar gratis di Kota Malang tidak boleh berhenti sebatas mengubah armada bus sekolah menjadi angkot. Program tersebut harus menjadi pintu masuk pembenahan transportasi publik yang selama ini belum tuntas.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyebut program tersebut memang memiliki dua tujuan. Selain memberikan layanan gratis bagi pelajar, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan angkot dan pengemudinya.
Baca Juga : Hutan Gunung Butak Terbakar, Titik Api Muncul di Petak 100 Pos 3
Namun, Anas mengingatkan bahwa pelaksanaan program tetap harus diukur. Efektivitas layanan perlu menjadi dasar sebelum pemerintah menambah armada maupun memperluas cakupan penerima manfaat. “Kalau memang dirasa cukup efektif, harus kita perbesar asas manfaatnya, baik itu kepada angkot maupun kepada pelajar,” kata Anas.
Menurutnya, persoalan transportasi Kota Malang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan angkutan gratis bagi pelajar. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah penataan rute angkot yang dinilai sudah tidak banyak berubah sejak era 1990-an.
“Rute angkot kan sudah mulai tahun 90-an belum ada perubahan sampai sekarang. Sementara Kota Malang berkembang begitu pesat,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan program angkutan pelajar gratis perlu ditempatkan dalam agenda pembenahan transportasi yang lebih luas. Termasuk melalui penataan ulang trayek dan peningkatan standar pelayanan angkot.
Persoalan lain muncul ketika Kota Malang juga harus bersiap terhubung dengan Trans Jatim melalui skema feeder. Anas menilai keberadaan layanan baru tersebut seharusnya tidak membuat angkot eksisting semakin terpinggirkan. “Harus berjalan beriringan dengan Trans Jatim. Skema feeder itu juga harus melibatkan angkot existing,” tegasnya.
Karena itu, rencana feeder idealnya tidak hanya menghadirkan kendaraan baru. Menurut Anas, perlu ada mekanisme scrapping angkot lama sehingga transformasi transportasi tetap memberikan dampak pemberdayaan bagi pengemudi angkot.
Baca Juga : Mas Ibin Siapkan Rp3 Miliar Penghargaan Kemendagri untuk Beasiswa dan Benahi Persampahan Kota Blitar
Di sisi lain, angkutan pelajar gratis sendiri menggunakan skema buy the service. Pemkot Malang membeli layanan dari mitra angkot melalui koperasi atau paguyuban, kemudian pembayaran kepada pengemudi dihitung berdasarkan rute, jarak tempuh dan layanan.
Sistem tersebut juga dilengkapi GPS sebagai bagian dari pengawasan layanan. Namun, efektivitas program tetap harus dibuktikan melalui evaluasi setelah berjalan, bukan semata berdasarkan perencanaan.
Anas menegaskan DPRD akan melihat hasil pelaksanaan sekaligus kemampuan fiskal daerah. Jika manfaatnya terbukti besar, jumlah angkot dan pelajar yang terlayani seharusnya dapat diperluas.
“Kalau ini sudah berjalan baik dan efektif, harus diperbesar volumenya. Makin banyak angkot yang dirangkul, semakin besar manfaatnya,” pungkasnya.
